Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar tentang pelanggaran yang terjadi di berbagai bidang. Untuk itu, langkah-langkah konkrit dalam menanggulangi pelanggaran di Indonesia sangatlah penting.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, langkah-langkah konkrit seperti penguatan hukum dan penegakan aturan sangat diperlukan dalam menanggulangi pelanggaran di Indonesia. “Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan hukum dan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Menurut Survei Persepsi Korupsi (SPK) 2021, masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa berbahayanya pelanggaran terhadap hukum. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak melanggar hukum.
Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, KPKP, dan KPKN juga perlu dilakukan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, lembaga-lembaga ini harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk bisa bekerja dengan maksimal. “Tanpa penguatan lembaga penegak hukum, sulit untuk menanggulangi pelanggaran di Indonesia,” ujarnya.
Dengan melakukan langkah-langkah konkrit seperti yang telah disebutkan di atas, diharapkan pelanggaran di Indonesia dapat diminimalisir. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, “Kita semua harus berperan aktif dalam menegakkan hukum demi terciptanya Indonesia yang lebih adil dan berintegritas.” Langkah-langkah konkret memang tidak mudah dilakukan, namun dengan kerja sama dan kesadaran bersama, kita bisa mencapai tujuan tersebut.