Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang sangat penting dalam pengawasan instansi pemerintah. Tanpa kedua hal ini, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan baik untuk memastikan keberhasilan pengawasan instansi.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, transparansi dalam pengawasan instansi merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana instansi pemerintah menjalankan tugasnya. Hal ini akan mendorong instansi untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil,” ujar Prof. Hikmahanto.
Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan hal yang tak kalah penting. Menurut Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum dan hak asasi manusia, akuntabilitas menuntut instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. “Dengan adanya akuntabilitas, instansi pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan,” kata Dr. Todung.
Namun, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan harus terus mengawasi dan memantau kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, instansi pemerintah juga harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
Dalam bukunya yang berjudul “Good Governance and Development”, Prof. Dr. Teten Masduki juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, diharapkan pengawasan terhadap instansi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan harus terus mengawasi dan memantau kinerja instansi pemerintah, sementara instansi pemerintah harus siap bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Hanya dengan demikian, keberhasilan pengawasan instansi dapat tercapai.