Peran sistem hukum dalam masyarakat Palu sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di kota ini. Sistem hukum merupakan landasan utama dalam menegakkan aturan dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, “sistem hukum yang baik akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya.”
Dalam konteks Palu, peran sistem hukum menjadi semakin krusial setelah bencana gempa dan tsunami yang melanda kota ini pada tahun 2018. Banyak korban yang membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak-hak mereka yang terabaikan. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Alghifari Aqsa, “sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban bencana, serta menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.”
Namun, dalam implementasinya, peran sistem hukum dalam masyarakat Palu masih dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat akan hak-hak hukum mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palu, hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memahami akan pentingnya sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan sistem hukum dan pentingnya menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Agustinus Supriyanto, seorang ahli hukum dari Universitas Tadulako, “edukasi hukum kepada masyarakat adalah kunci utama dalam memperkuat sistem hukum di Palu.”
Dengan demikian, peran sistem hukum dalam masyarakat Palu tidak hanya sebatas sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga kota ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sistem hukum di Palu.